Mengenai Polemik UU Cipta Kerja, Direktur SETARA Institute Sarankan Uji ke MK

Buton Terkini - Mengenai polemik Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Direktur SETARA Institute, Hendardi menyarankan kepada masyarakat Indonesia yang menolak atapun yang merasa tidak puas dengan UU tersebut agar diuji melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Editor: La Ode Ali

BUTON, - Mengenai polemik Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Direktur SETARA Institute, Hendardi menyarankan kepada masyarakat Indonesia yang menolak atapun yang merasa tidak puas dengan UU tersebut agar diuji melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa dalam jumlah massa yang besar hampir pasti mengundang conflict enterpreneur untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan-kepentingan tertentu.

Walau ia akui bahwa unjuk rasa adalah artikulasi kebebasan berpendapat yang dijamin UUD Negara RI 1945  dan juga instrumen hak asasi manusia. Oleh karena itu, secara prinsip aksi-aksi unjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja adalah sah dan harus dihormati.

"Akan tetapi, kebebasan itu harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan, seperti larangan melakukan pengrusakan, tidak menimbulkan anarki sosial, tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Jika aksi unjuk rasa berpotensi menimbulkan anarki sosial, penegak hukum dan aparat keamanan memiliki kewajiban untuk memastikan pencegahan serta penindakan," katanya seperti rilis yang diterima takawanews.com, Selasa (13/10/2020) malam.

Lanjut Hendardi, aksi dengan kekerasan yang terjadi di beberapa tempat pada tanggal 5-7 Oktober 2020, mestinya memberikan pembelajaran bagi semua pihak untuk menahan diri dalam menyampaikan aspirasinya.

Selain itu, penyebaran informasi terkait rencana aksi lanjutan dengan agenda-agenda yang melampaui dari isu UU Cipta Kerja di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan dan ketakutan.

"Aksi unjuk rasa dengan agenda-agenda ekstra konstitusional harus dicegah dengan tindakan hukum yang akuntabel," tegasnya.

Percampuran kepentingan dan agenda aksi oleh berbagai komponen masyarakat tambah Hendardi, telah menggambarkan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar hari ini memiliki kerentanan lebih luas mengganggu ketertiban sosial.

"Untuk kembali memusatkan energi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, elemen masyarakat dapat menggunakan mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan kita, yakni menguji pasal-pasal yang kontroversial itu ke meja Mahkamah Konstitusi. Termasuk sejumlah catatan formil yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur pembentukan UU juga bisa diujikan ke Mahkamah Konstiusi," pungkasnya.

Baca Juga

Artikel Terbaru